“Kebijakan poros maritim akan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pencegahan potensipotensi rawan pelanggaran dan kejahatan internasional seperti imigran gelap, pengungsi, Transnational Organized Crime, narkotika, dan illegal fishing seperti yang sudah dilakukan selama ini bersama dengan PSDKP dan POLA Kepala Kanim Kelas l TPI.[]
