Alfian, yang merupakan Koordinator LSM MaTA juga menyampaikan supaya pengadaan barang dan jasa untuk alat kesehatan maupun obat-obatan agar di buka ke publik. Hal ini penting supaya masyarakat mengetahui kemana saja anggaran covid digunakan dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Mengklarifikasi para penanya, dr. Hanif menyampaikan bahwa untuk ambulance boleh saja digunakan untuk pasien covid ataupun non covid, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan.
“Iya boleh saja digunakan untuk semua pasien, petugasnya menggunakan APD lengkap dan selanjutnya ambulance tersebut juga disemprot disinfektan. Namun kita akan upayakan adanya mobil khusus nantinya,” jawab Hanif.
“Mengenai data pasien yang bocor, mungkin adanya oknum petugas yang menyebarkan keamanan data tersebut. Selanjutnya untuk akses data anggaran dan pengadaan barang dan jasa kami persilahkan melalui surat resmi, nanti kita akan sampaikan. Kita sangat terbuka,” tambah Hanif.
Ketua Komisi V DPR Aceh, Fahlevi Kirani menyampaikan agar data terkait anggaran ataupun pengadaan barang dan jasa agar di publikasi.
“Data pengadaan barang dan jasa silahkan dipublis, karena itu bukan merupakan data dikecualikan. Selanjutnya kami berharap, apapun yang kurang silahkan diusulkan untuk dibeli. Karena anggarannya ada, namun setelah dibelinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Jangan nantinya menjadi barang antik,” kata Fahlevi.
” Saya berharap. Seal massal secara gratis. Jangan lagi rapid test, selain kurang akurat nantinya juga harus di swap untuk kepastiannya. Kalau itu dilakukan maka akan kerja dua kali,” tambah Fahlevi.
