Sementara Anggota dewan perwakilan rakyat Simeulue dari fraksi PBB, Hamsipar mengatakan, persoalan yang dihadapi para sopir ini sudah pernah dibahas oleh pemerintah daerah bersama forkopimda beberapa waktu lalu.
isu yang dibahas terkait izin penambangan galian c dan kelangkaan BBM di SPBU, namun menurut hamsipar ada ketidak tegasan dari pemerintah daerah.
“Terkait kebijakan galian C merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah daerah kabupaten, maka kita berharap sikap tegas dari pemerintah,” ujar Ham sipar
Selain itu kata hamsipar, tidak ada kelangkaan BBM jenis Bio Solar di Kabupaten Simeulue, hanya saja penertiban yang dilakukan oleh satpol PP terhadap pembeli yang menggunakan jerigen dinilai kurang.
“Seharusnya penertiban yang menggunakan jerigen di SPBU perlu dimaksimalkan oleh petugas satpol PP, jangan hanya razia PNS di warung kopi, menurut saya Satpol PP itu perlu juga direvisi,” pungkas Ham Sipar, Anggota DPRK Simeulue. (Ws08)
