Refan menyebutkan, pihaknya berharap pemanggilan pihak instansi terkait senin kemarin, tak berhenti disitu saja dan tidak ditutup-tutupi ke publik.
“Ini bicara integritas penegakan hukum. Maka kita harap akan ada tindak lanjut agar semuanya terang benderang apalagi adanya indikasi pengabaian dan pelanggaran keppres, ini harus dibongkar dan diusut tuntas,”jelasnya.
Refan menambahkan, sejauh ini beredar di publik adanya indikasi terjadinya monopoli di SKPA terkait. “Terkait isu bahawa terdapat indikasi adanya monopoli di DKP Aceh, hal ini tentunya berpotensi melanggar hukum. Maka Kapolda harus membongkar hal ini sebenderang mungkin, hingga publik semakin yakin dengan kinerja Kapolda Aceh yang katanya sangat berpengalaman dalam urusan kriminal khusus,”ujarnya.
Menurut Refan, oknum pejabat yang melakukan monopoli sudah sepatutnya diproses secara hukum dan dilengserkan dari jabatannya. “Jika dibiarkan adanya monopoli di DKP Aceh maka ini akan sangat merugikan nelayan dan masyarakat Aceh,” pungkasnya.()
