“Hasil laut kita melimpah, begitu juga hasil tambang. Tapi sayangnya, belum ada pelabuhan umum yang memadai. Bahkan 70 pabrik kelapa sawit (PKS) kita belum didukung dengan satu pun refinery di Aceh. Padahal CPO terus dikirim ke Medan. Termasuk telur ayam pun masih bergantung dari Medan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadhlullah menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi serta asistensi guna memperkuat BUMD dan menarik investasi ke Aceh.
“Regulasi yang ada belum harmonis dengan kekhususan Aceh. Kami satu-satunya provinsi dengan keistimewaan, tapi banyak peluang yang masih terkendala regulasi pusat. Kami harap ini bisa disesuaikan, dan kita bersama-sama mendorong revisi regulasi dan perpanjangan dana otsus,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa rancangan usulan tersebut akan segera dikirimkan ke parlemen dan kementerian/lembaga di pusat dalam waktu dekat.
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr Safrizal ZA MSi, dalam arahannya menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat dan terarah.
“Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Musrenbang RKPA ini sangat vital karena akan menjadi fondasi arah pembangunan ke depan,” ucapnya.
Menurut Safrizal, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, terutama dalam menyelaraskan tema dan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP nasional, yaitu kedaulatan pangan dan energi, dominasi produksi, serta pembangunan inklusif.
