Menanggapi hal tersebut, Kasdam IM menyatakan bahwa Kodam Iskandar Muda mendukung penuh langkah-langkah penguatan koordinasi antar lembaga, serta pelibatan TNI dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan HAM secara kolaboratif, humanis, dan adil.
“Aceh memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri, namun juga memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan persoalan HAM melalui pendekatan yang inklusif, berbasis kearifan lokal, dan menjunjung tinggi keadilan,” tegas Kasdam IM.
Kasdam IM juga menyampaikan harapan agar koordinasi dan sinergi ini dapat terus ditingkatkan ke depannya, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Aceh, khususnya yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kapoksahli Pangdam IM, Para Asisten Kasdam IM, Kakumdam IM, Kapendam IM, Wadanpomdam IM, Staf Ahli Menko Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital Bapak Supartono, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional Bapak Stanislaus Wena, Tenaga Ahli Madya Kedeputian I Kantor Staf Presiden Bapak Feri Kusuma, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi HAM Bapak Slamet Pramoedji, serta sejumlah staf pendamping Deputi HAM. []
