Lebih lanjut, Nasir menyebutkan, hingga Agustus 2025 tercatat 19.902 kasus gangguan kesehatan jiwa di Aceh. Dari jumlah tersebut sebanyak 13.573 kasus mengalami gangguan berat dan 114 pasien dalam kondisi pasung.
Menurut Nasir, praktik pemasungan melanggar hak asasi manusia dan juga memperparah penderitaan pasien sakit jiwa. Ia mengatakan, kesehatan jiwa adalah hak fundamental setiap manusia. Tak seorang pun seharusnya dibiarkan menderita tanpa penanganan yang memadai.
“Edukasi publik juga sangat penting agar stigma dan diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa dapat dihapuskan, kita harus menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, penuh empati, dan mendukung proses pemulihan,” ujar Nasir.
Dalam kesempatan itu, Nasir berharap kepada Pemkab yang menerima penghargaan dapat menginspirasi seluruh daerah di Aceh untuk terus memperkuat perhatian terhadap kesehatan jiwa.
“Kabupaten dan kota yang peduli kesehatan jiwa sesungguhnya tengah membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, berdaya, dan berkeadilan. Pemerintah Aceh akan terus memberikan dukungan agar semangat ini menjalar ke seluruh pelosok negeri,” kata Nasir.
Sementara itu, Ketua Panitia acara yang juga Plh Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, drg. Sarifah Yessi Hediyati mengatakan, Aceh dipilih menjadi lokasi peringatan HKSJ 2025 karena Aceh merupakan daerah yang rawan bencana. Banyak anak-anak, perempuan, dan lansia di Aceh yang mengalami trauma pasca kejadian gempa, tsunami dan konflik.
Acara peringatan HKSJ di Aceh juga dirangkai dengan Munas Arsawakoi yang telah berlangsung pada 8-9 Oktober 2025.
