Menurut SAPA, sikap Pj Sekda ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan keterbukaan informasi, terlebih posisi yang diembannya memiliki kewenangan untuk mengawasi tata kelola pemerintah daerah.
“Ini sudah berhari-hari tidak ada kabar. Tidak sepatutnya kami harus mengirim surat kedua atau mengambil langkah hukum terhadap pejabat selevel Pj Sekda dan Kepala Inspektorat,” kata Fauzan.
Ia menegaskan persoalan keterbukaan informasi bukan hal sepele, melainkan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami mendesak Bupati Bireuen untuk segera memberikan pembinaan tegas agar Pj Sekda benar-benar memahami kewajibannya sesuai UU KIP. Pemerintah daerah harus transparan, bukan tertutup atau menghambat akses informasi masyarakat,” tutup Fauzan. []
