Rakor dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Nazib Faisal bersama Sekda Aceh M. Nasir.
Dalam rapat tersebut dibahas empat agenda utama penanganan pascabencana, yakni pelaksanaan tanggap darurat tahap II hingga 25 Desember 2025, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mitigasi risiko bencana, serta kebutuhan dan skema pendanaan.
Sekda Aceh M. Nasir dalam paparannya menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor telah menimbulkan kerusakan signifikan pada berbagai infrastruktur, seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, serta fasilitas umum. Selain itu, bencana juga berdampak luas terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menangani bencana melalui sistem enam klaster sejak Tanggap Darurat Tahap I hingga Tahap II untuk memastikan penanganan berjalan terkoordinasi. Sekda Aceh juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang segera dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar M. Nasir.
AHY dalam rakor tersebut menyampaikan bahwa pemerintah pusat berupaya hadir langsung sejak fase tanggap darurat, termasuk saat sejumlah wilayah masih terisolasi akibat terputusnya akses darat. Dalam kondisi tersebut, bantuan dikirim melalui jalur udara sambil terus mendorong pembukaan akses darat.
