Agus menambahkan, transparansi anggaran bukan semata persoalan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat, terutama dalam kondisi bencana yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Dengan dibukanya data secara lengkap, publik dapat melihat secara jelas bagaimana penanganan bencana dilakukan. Ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya prasangka yang tidak perlu,” ujarnya.
SAPA menilai keterbukaan informasi publik akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kejelasan data juga dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan penanggulangan bencana ke depan.
SAPA menyatakan akan menunggu respons resmi dari Sekda Aceh atas permintaan tersebut. Jika data telah diterima, SAPA berkomitmen untuk menyampaikannya kembali kepada publik secara objektif sebagai bagian dari upaya edukasi dan pengawasan bersama.
“Tujuan kami sederhana, agar masyarakat mengetahui secara jelas ke mana anggaran dan bantuan itu digunakan. Transparansi adalah kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” pungkas Agus.[]
