Ia mengingatkan kembali peran penting Aceh pada masa Agresi Militer Belanda tahun 1947 dan 1948, ketika wilayah ini menjadi salah satu daerah yang tidak berhasil diduduki.
Fadhlullah turut menyinggung kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948, saat menyerukan penggalangan dana untuk pembelian pesawat guna mendukung perjuangan Republik yang tengah diblokade.
Seruan tersebut disambut antusias para saudagar yang tergabung dalam GASIDA bersama masyarakat Aceh, hingga berhasil mengumpulkan dana sebesar 120.000 dolar Malaya dan emas seberat 20 kilogram.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli pesawat Dakota DC-3 yang menjadi cikal bakal Indonesian Airways, yang selanjutnya berkembang menjadi Garuda Indonesia. Pesawat itu dikenal dengan nama Seulawah RI 001 dan menjadi simbol solidaritas rakyat Aceh bagi kelangsungan Republik.
“Semua ini adalah bukti dan kenyataan betapa rakyat Aceh mencintai republik ini,” kata Fadhlullah.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan terkait kondisi transportasi udara dari dan ke Aceh. Ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya harga tiket penerbangan rute Aceh–Jakarta.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup ironis karena biaya perjalanan dari Aceh ke Jakarta melalui Kuala Lumpur justru lebih murah dibandingkan penerbangan langsung.
Ia meminta pihak maskapai untuk mempertimbangkan kondisi tersebut dan menyesuaikan kembali harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Fadhlullah berharap Garuda Indonesia dapat kembali mengoperasikan rute Banda Aceh–Medan. Menurutnya, keberadaan rute tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara, sekaligus menunjang aktivitas perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di kawasan tersebut.
Fadhlullah juga mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jamaah umrah rute Aceh–Arab Saudi, mengingat jumlah jamaah umrah asal Aceh mencapai lebih dari 30 ribu orang setiap tahunnya.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap dapat dilakukan penyesuaian sehingga harga tiket dan hal terkait lainnya yang selama ini memberatkan dapat teratasi,” kata Wagub.
Pada momen tersebut, Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Karena itu, setiap kebijakan kementerian di tingkat pusat diharapkan tetap mengedepankan kekhususan Aceh.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan pelayanan di berbagai sektor di Aceh, termasuk pelayanan haji, umrah, serta transportasi udara.
“Komitmen Presiden terkait haji dan umrah, khusus untuk Aceh, luar biasa,” katanya. []
