Selain itu, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan juga dinilai rentan terdampak apabila aktivitas pertambangan terus meluas di kawasan tersebut.
Masyarakat sipil dan organisasi lingkungan turut menyoroti sejumlah persoalan dalam proses perizinan pertambangan, mulai dari keterbukaan dokumen AMDAL, pelibatan masyarakat terdampak, hingga persoalan tata ruang karena sebagian kawasan pertambangan dinilai berada di wilayah dengan fungsi lindung dan kawasan ekologis penting.
Ketua Bidang Lingkungan dan Energi DEM Aceh, Muhammad Alwan, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Aceh.
“Lingkungan hidup bukan hanya warisan hari ini, tetapi juga hak generasi mendatang yang wajib kita jaga bersama. Kawasan Beutong Ateuh Banggalang harus dilindungi dari aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem dan mengancam ruang hidup masyarakat,” ujarnya, Kamis (21/05/2026).
Ia menilai pemerintah perlu lebih serius memperhatikan dampak ekologis yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di kawasan hulu dan kawasan penyangga hutan Aceh.
Menurutnya, kerusakan kawasan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam di kawasan tersebut.
“Pada prinsipnya kami tidak membatasi investasi di Aceh, termasuk di sektor pertambangan. Namun, seluruh aktivitas investasi harus tetap mematuhi aturan yang berlaku, memperhatikan AMDAL secara serius, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pertimbangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di kemudian hari,” kata Alwan.
