Pelaksanaan kewenangan tersebut juga harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, menurutnya, masyarakat tidak perlu merespons isu semacam itu dengan kepanikan.
“Kalau ada yang berkata, ‘Aceh akan kembali DOM,’ pertanyaan rakyat harus sederhana: mana dasar hukumnya?” ujarnya.
Rakyat Aceh Harus Naik Kelas
Pasca-15 Agustus, Tarmidinsyah mendorong masyarakat untuk mengubah energi ketegangan menjadi gerakan yang lebih konstruktif.
Ia mengajak rakyat untuk mendokumentasikan fakta, mempelajari hukum, merumuskan tuntutan, membuka ruang dialog, menguji berbagai klaim sejarah, serta memperkuat pendidikan politik masyarakat.
Menurutnya, demokrasi bukan berarti pemerintah tidak memiliki kekuasaan. Justru dalam demokrasi, kekuasaan pemerintah harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan hukum.
“Demokrasi bukan berarti pemerintah tidak mempunyai kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan pemerintah juga harus tunduk kepada hukum,” katanya.
Ia menilai, kebangkitan Aceh tidak cukup diwujudkan melalui pergantian atau penonjolan simbol semata. Yang lebih penting adalah perubahan cara berpikir masyarakat dalam menghadapi persoalan politik.
“Kalau kita benar-benar ingin Aceh bangkit, jangan cuma menurunkan bendera. Turunkan juga ketakutan dari kepala rakyat,” katanya.
“Jangan hanya mengganti simbol. Ganti cara berpikir.”
Tarmidinsyah menutup pernyataannya dengan pesan agar masyarakat Aceh menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat pengetahuan, keberanian berdemokrasi, dan kesadaran hukum.
