Selain sumber anggaran, SAPA meminta rincian penggunaan dana, mulai dari bantuan kepada korban, penyediaan logistik dan kebutuhan dasar, pembersihan material bencana, perbaikan jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, rehabilitasi rumah, pembangunan infrastruktur hingga program pemulihan ekonomi masyarakat.
SAPA juga meminta data pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana penanganan bencana. Data tersebut meliputi nama paket pekerjaan, pagu anggaran, nilai kontrak, nama penyedia, lokasi pekerjaan, progres pelaksanaan serta realisasi pembayaran.
“Yang kami minta adalah data berdasarkan dokumen resmi, bukan sekadar penjelasan umum. Masyarakat harus dapat melihat dengan jelas alur penggunaan dana bencana,” tegas Agusliza.
SAPA berharap PPID Utama Pemerintah Aceh memberikan seluruh informasi yang diminta secara lengkap dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
SAPA menilai transparansi menjadi semakin penting karena proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana masih berlangsung hingga 2026.
Menurut organisasi tersebut, masyarakat, khususnya para korban bencana, memiliki hak untuk memastikan setiap anggaran yang disediakan pemerintah benar-benar digunakan tepat sasaran, dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. []
