Selain Wakil Bupati, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH, juga hadir menemui peserta aksi. Fadlon menyampaikan bahwa DPRK berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“DPRK akan membentuk Pansus, insyaallah hari Senin,” ujar Fadlon.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, pihak BPN Aceh Tamiang membenarkan bahwa HGU PT Semadam telah berakhir sejak tahun 2021.
Keterangan tersebut menjadi salah satu poin penting yang disoroti AM2S. Mereka meminta agar status HGU perusahaan dan seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan perpanjangan atau pembaruan hak tersebut dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
AM2S berharap rencana pembentukan Pansus oleh DPRK Aceh Tamiang dapat menjadi langkah konkret untuk mengkaji persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri dokumen dan proses administrasi HGU PT Semadam.
Aksi berlangsung dengan penyampaian aspirasi dan dialog antara perwakilan AM2S, pemerintah daerah, DPRK Aceh Tamiang, serta pihak terkait. AM2S menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut. []
