Sementara pada tingkat subdesk, terdapat sejumlah bidang yang menangani isu-isu strategis Aceh, yakni: Sub Desk Bidang Politik dan Tata Kelola Pemerintahan, Sub Desk Bidang Keamanan, Sub Desk Bidang Hukum dan HAM, Sub Desk Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Sub Desk Bidang Sosial-Ekonomi dan SDM, serta Sub Desk Bidang Media dan Komunikasi.
Dalam struktur tersebut, bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan serta Sosial-Ekonomi dan SDM tercatat sebagai bidang yang diusulkan untuk mendapatkan penambahan subdesk.
Fadhlullah menilai struktur tersebut perlu diperkuat dengan keterwakilan dari Aceh sehingga setiap pembahasan yang berkaitan dengan daerah memiliki masukan langsung dari unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan di Aceh.
Menurutnya, komunikasi pusat dan daerah harus berjalan dua arah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan pemerintah pusat tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kondisi faktual di Aceh.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Karena itu, masukan dari Aceh perlu diperkuat dalam desk ini,” ujar Fadhlullah.[]
