Sejumlah persoalan strategis menjadi materi dalam sosialisasi tersebut, mulai dari kenaikan pangkat, pengelolaan jabatan fungsional, mutasi dan promosi, pencantuman gelar akademik, kenaikan gaji berkala (KGB), hingga peninjauan masa kerja.
Erry juga meminta 59 peserta yang terdiri atas Kepala Subbagian (Kasubbag) Pembinaan, Kepala Urusan (Kaur) Kepegawaian, serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) se-Wilayah Aceh memanfaatkan forum tersebut untuk membahas dan menyelesaikan berbagai kendala teknis kepegawaian yang ditemukan di lapangan.
Tahapan Kedua Setelah Jawa Timur
Sementara itu, Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi Biro Kepegawaian Kejagung RI, Dr. Muhammad Yusuf Putra, S.H., M.H., mengatakan sosialisasi di wilayah Kejati Aceh merupakan tahapan kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Ia menyebut kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan pemahaman mengenai regulasi kepegawaian antara jajaran di tingkat pusat dan daerah.
“Pimpinan berkomitmen penuh untuk mendorong sistem layanan kepegawaian yang terbuka, transparan, dan terintegrasi.
Melalui edukasi intensif ini, kami ingin memastikan setiap pengelola kepegawaian di daerah memahami standar operasional dan regulasi terbaru demi mewujudkan kepastian karier pegawai,” ujar Muhammad Yusuf Putra.
Untuk memperkuat materi, kegiatan juga menghadirkan Analis SDM Aparatur Ahli Madya BKN, Martarina Adnaningsih, S.M., M.M. Ia memberikan pemaparan mengenai regulasi dan dinamika tata kelola SDM aparatur yang berkembang saat ini.
