Sejumlah Persoalan Masih Jadi Perhatian
Dalam diskusi tersebut, T. Robby Irza memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi fokus dalam proses pemulihan pascabencana. Beberapa di antaranya menyangkut penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), optimalisasi posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di daerah.
Robby juga menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan dan pelaporan berbagai program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Sinkronisasi data, kata dia, diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memiliki informasi yang utuh mengenai program yang sedang berjalan. Dengan demikian, potensi tumpang tindih program dapat dicegah dan pelaksanaan pemulihan menjadi lebih terarah.
Selain itu, Robby turut melaporkan perkembangan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong agar dapat dipercepat.
Pemerintah Pusat Bentuk Tim Pengarah dan Pakar
Dari pemerintah pusat, Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis sehingga proses pemulihan pascabencana berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Lilik juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar memastikan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik. Menurutnya, sejumlah persoalan sensitif yang muncul selama proses pemulihan perlu dikawal secara bersama-sama agar penanganannya lebih efektif dan tepat sasaran.
