Namun, sebelumnya, pada 8 Oktober 2026, ia telah menyurati Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk meminta perpanjangan dukungan layanan listrik bagi masyarakat korban banjir yang masih tinggal di huntara.
Dalam surat tersebut, Mualem menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangan terakhir, dukungan layanan listrik bagi warga di lokasi huntara dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026.
Sementara itu, masih terdapat masyarakat terdampak banjir yang belum dapat menempati hunian tetap (huntap) karena proses pembangunannya belum seluruhnya rampung.
“Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan layanan listrik menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan,” demikian isi surat Mualem kepada Dirut PLN.
Menurut Mualem, ketersediaan listrik bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang pendidikan, kesehatan, keamanan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Atas dasar itu, Pemerintah Aceh meminta PLN melanjutkan layanan listrik di lokasi-lokasi huntara hingga masyarakat terdampak dapat menempati hunian tetap dan kembali menjalani kehidupan secara layak dan mandiri.
Pemerintah Aceh berharap dukungan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat korban banjir selama masa transisi, sembari menunggu seluruh proses pembangunan hunian tetap selesai.
Adapun harapan warga agar biaya listrik digratiskan menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kunjungan Mualem ke huntara di Aceh Tamiang. Sementara itu, permintaan perpanjangan layanan listrik kepada PLN telah disampaikan Pemerintah Aceh melalui surat tertanggal 8 Oktober 2026. []
