Namun, ia mengingatkan masih maraknya keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural serta penipuan berkedok lowongan pekerjaan di luar negeri.
Berdasarkan pemetaan BP3MI Aceh terhadap 38 kasus, sebanyak 23 kasus di antaranya terjadi di Kamboja. Sebagian besar kasus tersebut bermula dari tawaran pekerjaan palsu yang disebarkan melalui media sosial.
Karena itu, Siti Rojiah mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur penempatan.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas lowongan pekerjaan melalui kanal resmi pemerintah, salah satunya laman Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).
UU Pelindungan Pekerja Migran Perlu Diperkuat
Dari perspektif hukum, Guru Besar FH USK, Prof. Dr. Azhari Yahya, menilai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan landasan perlindungan yang kuat di dalam negeri.
Namun, penerapannya menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan yurisdiksi negara tujuan, khususnya Malaysia.
Menurutnya, pekerja rumah tangga dan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak.
Ia juga menyoroti berakhirnya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia pada April 2027 sebagai momentum penting untuk merumuskan kembali ketentuan perlindungan pekerja migran yang lebih kuat dan dapat ditegakkan.






