“Nah, sekarang pemerintah Aceh khususnya Dinas Perhubungan Aceh memiliki kesempatan untuk membuktikan pada KPK bahwa pengadaan Kapal Aceh Hebat sesuai dengan aturan, tidak menyimpang dan tidak ada korupsi,” tandasnya.
Pembuktian pada KPK bahwa proses penggadaan Kapal Aceh Hebat dilakukan tidak menyimpang sehingga rakyat Aceh menjadi yakin, apa yang dilakukan pemerintah adalah benar, bukan hoak?
Kalau diskusi publik sebagai bagian menjawab berbagai isu penting tentang Kapal Aceh Hebat, menurut Usman, ini blunder dan tidak akan berdampak apapun, karena kasus Kapal Aceh Hebat sudah masuk penyelidikan KPK.
“Tapi sepertinya, pemerintah Aceh sedang panik. Kalau diskusi publik akan diasumsikan lagi tergantung siapa yang undang, dan siapa yang bayar?,” ungkapnya.
Berikan informasi kepada KPK Sejelasmya
Seharusnya yang perlu dilakukan pemerintah Aceh memberikan informasi jelas-jelasnya dan terang benderang pada KPK sebagai pembuktian, bahwa proses pengadaan Kapal Aceh Hebat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Apalagi tujuan pembelian kapal tersebut untuk kepentingan masyarakat Aceh.
“Nah, semestinya hal ini yang dilakukan pemprov Aceh,” kata pengamat sosial dan pembangunan Aceh ini.
Dia juga berharap kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kalau memang benar-benar dipanggil oleh KPK, untuk kepentingan pemeriksaan penuhi guna menjelaskan duduk perkara.
“Demi masa depan Aceh, penuhi panggillan KPK, agar hiruk pikuk soal Kapal Cepat dan proyek multiyers ini cepat berlalu,”kata Usman.
Hal ini penting dilakukan agar keberlanjutan pembangunan Aceh berjalan dengan baik.
