Kata Falevi, semuanya dicoret, digantikan dengan proyek siluman yang bernama “apendix”. Kalaupun ada 780 unit yang sudah dan sedang dibangun oleh Dinas Perkim, itu semua usulan Pokir DPRA. Itu belum termasuk 1.100 unit rumah dhuafa di Baitul Mal yang 3 tahun berturut-turut dibatalkan.
“Fakta diatas jelas – jelas menunjukkan bahwa Gubernur Nova adalah pengkhianat bagi kaum dhuafa Aceh. Karena pembangunan 30.000 unit rumah dhuafa selama 5 tahun merupakan janji kampanye Irwandi – Nova yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022,”cetusnya.
Itu sebabnya, politisi PNA mengatakan artinya setiap tahun Pemerintah Aceh berkewajiban membangun 6.000 unit rumah dhuafa. Namun itu tak pernah diwujudkan dalam arah kebijakan anggaran tahunan APBA. Malah ia lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain yang nilainya ratusan milyar hingga trilyunan rupiah. Padahal bukan program prioritas dalam RPJMA.
“Jadi kalau sekarang Gubernur Nova minta maaf, jelas itu hanya upaya cuci tangan dari dosa-dosa politiknya kepada masyarakat miskin. Juga bentuk buang badan atas tanggung jawab moralnya untuk merealisasikan janji-janji kampanye kepada rakyat,”sambungnya.
Selain itu, dia mengatakan Gubernur Nova juga secara licik memanfaatkan momentum tidak adanya APBA-P untuk membenturkan masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa dengan DPRA. Seolah-olah DPRA lah yang telah membuat hak-hak kaum dhuafa tersebut tidak tertunaikan. Jangan karena dosa politik kepada rakyat sudah menumpuk, lantas menyeret DPRA jadi kambing hitam atas kegagalan Gubernur Nova.
