BP PAUD dan Dikmas Aceh Gelar Penguatan Kelembagaan PAUD di Era New Normal

0
525

Aceh Besar – Acehinspirasi.com – Balai Pengembangan – Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD DIKMAS) Aceh bekerjasama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Aceh, menggelar kegiatan penguatan kelembagaan PAUD di era New Normal.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual, Jum’at (10/07/2020), dibuka Kepala BP PAUD dan Dikmas Aceh, As’ari, S.Pd, M.Pd, di aula kantor setempat.

Dalam kegaitan yang berlansgung secara virtual itu, penyelenggara menghadirkan narasumber Anggota Komisi X DPR RI, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, Ketua HIMPAUDI Aceh, Nina Afriyanti, S.Pd, Analis Kemitraan BP PAUD dan Dikmas Aceh, Razali, S.Pd, M.Pd.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti oleh Bunda PAUD, ketua Himpaudi Kabupaten/Kota/Kecamatan dan guru PAUD Se Aceh berjumlah 177 peserta. Pemetaan mutu dalam rangka pemenuhan delapan strandar Pendidikan untuk percepatan akreditasi serta penguatan kelembagaan dititik berat pada Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Adapun delapan Standar Nasional Akreditasi PAUD TK RA 2019 yaitu, Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Kepala BP PAUD dan Dikmas Aceh, As’ari, S.Pd, M.Pd, menjelaskan bahwa salah satu fungsi dan tugas BP PAUD dan Dikmas Aceh adalah pemetaan mutu yang pelaksanaannya di 23 Kabupaten/Kota di Aceh kepada satuan pendidikan PAUD, dan Dikmas.

“Kegiatan pemetaan mutu ini yaitu melakukan pengimputan data oleh operator satuan pendidikan, dalam hal ini satuan pendidikan yang kita maksud adalah PAUD (TK, KOBER dan TPA), sedangkan pendidikan masyarakat itu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Nah, semua satuan pendidikan PAUD dan Dikmas ini melakukan pengiputan data di awal,” terang As’ari, S.Pd, M.Pd.

Dikatakan, setelah melakukan pengimputan data, selanjutnya tim BP PAUD dan Dikmas Aceh turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran data-data yang di input sesuai dengan dokumen yang ada. tentunya dengan mengacu pada delapan standar pendidikan.

“Jadi, jika setelah di cek data-data itu ternyata ada yang tidak sesuai, maka akan diberi masukan-masukan dan bimbingan. Tujuannya agar bisa disiapkan dokumen untuk pemetaan mutu,” katanya.

Menurutnya, pemetaan mutu itu sendiri dilakukan bertujuan untuk menfungsionalkan lembaga-lembaga PAUD yang dilaksanakan di daerah, supaya memenuhi standar. Karna setiap lembaga penyelengaraan pendidikan itu harus memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional yaitu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka tugas dari BP-PAUD dan Dikmas Aceh setelah dilakukan pengimputan nantinya akan terlihat disetiap 8 standar itu apa kekurangannya, misalnya pada standar isi, standar peroses, standar pelaksanaan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar perkembangan peserta,” tuturnya.

Ia menyampaikan, ke delapan standar itu nanti pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan inilah yang kita coba fasilitasi dengan melakukan diklat, awalnya diklat-diklat yang dilakukan yaitu dengan tatap muka tetapi dimasa Pandemi COVID-19 ini, dilakukan secara virtual.

Bukan hanya itu, katanya lagi, pihaknya juga melakukan diklat meng edukasi pengelola PAUD, supaya semua lembaga PAUD bisa melakukan pengimputan datanya.

“Kemudian juga kita lakukan pertemuan dengan HIMPAUDI Aceh, IGTKI, pengelola PAUD, bahwa betapa pentingnya pemetaan mutu untuk mendapatkan akretasi, karna semua lembaga kedepan, sesuai dengan arahan pemerintah, lembaga penyelenggaraan itu harus memiliki kompetensi. Kompetensi baru dimiliki lembaga-lembaga yang terakretasi,” katanya lagi.

Selanjutnya, sambungnya, harus ada kejelasan seperti, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan keuangan, kemudian efaluasi, tingkat perkembangan anak-anak di tingkat usia dini.

“Semua komponen itu semua terlaksana dengan baik, jangan sempat ada lembaga PAUD datang ke sekolah hanya sekedar bernyanyi-yanyi lalu pulang. Artinya tidak pernah mengukur tingkat perkembangan anak,” sambungnya.

Itu sebabnya, salah satu cara Pemerintah untuk menilai bahwa PAUD itu benar-benar dilakukan, dilaksanakan, dan memenuhi ketentuan yaitu dengan melihat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah terakeretasi.

“Nah, bagi lembaga yang belum terakretasi akan dibina melalui pemetaan mutu nanti, setelah tahap awal verifikasi kita bina selama dua bulan akan kita turun untuk dilakukan supervisi kembali dan penilaian,” imbuhnya.

Menurutnya lagi, jika lembaga tersebut ada perubahan, peningkatan dapat memenuhi delapan standar nanti, selanjutnya akan mendapatkan nilai yang baik, kemudian baru pihaknya merekomendasikan ke Badan Akeretasi Nasional (BAN), untuk dilakukan penilaian akeretasi.

“Selanjutnya barulah lembaga itu keluar nilai akeretasi, jadi salah satu bentuk penilaian, pengakuan pemerintah terhadap lembaga, ada yang bagus yaitu dengan akeretasi, A, B, C. Dibawah itu berharti akeretasi masih di ragukan dan perlu dilakukan pembinaan secara maksimal,” katanya menjelaskan lagi.

As’ari menyebutkan, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sosialisasi sejak April hingga Juni 2020. Hanya saja pelaksanaannya di lapangan baru bisa terwujud sejak bulan Juli, sejak era new normal.

“Karena sebelum itu kita tidak bisa turun kelapangan, sekarang dengan era new normal menggunakan protokol kesehatan kita sudah bisa melakukan kunjungan, walaupun masih terbatas pada daerah-daerah yang zonanya hijau,” sebutnya.

Ia juga menjelaskan, kegiatan penguatan pemetaan itu diikuti seluruh kepala satuan PAUD, PKBM. Pihaknya tidak hanya penguatan kepada satuan PAUD, namun juga dilaksanakan dengan HIMPAUDI Aceh dalam rangka pentingnya mensukseskan era new normal dalam hal mengisi kondisi new normal.

“Maka kita lakukanlah seperti penguatan yang nantinya disetiap sekolah itu harus memenuhi standar pelayanan, misal mempunyai tempat cuci tangan, ada menggunakan pengukur suhu, kemudian juga melakukan atau menerapkan SOP-SOP yang sekarang ini masih tahap transisi,” jelasnya.

Menurutnya, hingga kini belum ada PAUD belum ada yang melakukan tatap muka, kecuali untuk jenjang SMP, SMA dengan cara pembatasan-pembatasan.

Ia mengaku, dalam hal pelaksanaan era new normal termasuk bagaimana memberi penguatan kepada pengelola PAUD, supaya lembaga-lembaga mereka cepat terakreditasi, pihaknya sudah pernah menghadirkan Anggota DPR RI dari Komisi X, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal.

Saat itu, sebutnya, Anggota DPR RI dari Komisi X, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan bahwa program-program dari pusat untuk PAUD- PAUD. Namun persyaratan untuk mendapatkan bantuan harus melalui lembaga yang terakreditasi.

“Makanya supaya terakreditasi dilakukan program pemetaan mutu ini untuk membina satuan PAUD dan PKBM supaya terakreditasi, jadi tim yang kita bentuk terdiri dari pamong belajar, tenaga-tenaga dari BP PAUD Dikmas yang sudah senior, kemudian juga kita ikut sertakan lembaga mitra satu dua orang yang memiliki kualifikasi dan kopotensi dan memahami tentang pemetaan mutu dan akreditasi,” tambahnya. []