FKH, LKBH dan PRIPEM Unsyiah Gelar Seminar Nasional Virtual

0
191

Banda Aceh – Acehinspirasi.com – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melalui “Manajemen Laboratorium dan Klinis Hukum” dan “Manajemen Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala” Selasa,(21/07/2020)menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa “Seminar Nasional Virtual”

Kegiatan ini mengambil tema “Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat Internasional dalam Penanganan PengungsiEtnis Rohingya di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Peserta seminar diikuti 234 orang terdiri dari utusan CSO, birokrat, para akademisi pergguruan tinggi di Indonesia, mahasiswa, S1,S2,S3, masyarakat dan pihak lainya.

Kepala laboratorium dan klinis hukum FH Unsyiah Kurniawan S. SH.UM mengatakan, sejak pertengahan 2019 Falkitas Hukum Unsyiah telah terbentuk 10 Klinik Hukum.

Adapun ke sepuluh Klinik tersebut

  1. Klinik Hukum Perancangan Perundang-undangan dan Pemerintahan Daerah (Dikoordinatori oleh Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum)
  2. Klinik Hukum Pertanahan dan Tata Ruang (Dikoordinatori oleh Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum)
  3. Klinik Hukum Perancangan Kontrak (Dikoordinatori oleh Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M)
  4. Klinik Hukum Bisnis (Dikoordinatori oleh Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hun)
  5. Klinik Hukum Klinik Hukum Lingkungan (Dikoordinatori oleh Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum)
  6. Klinik Hukum Pidana (Dikoordinatori oleh Nursiti, S.H., M.Hum)
  7. Klinik Hukum Keluarga dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dikoordinatori oleh Khairani, S.H., M.Hum)
  8. Klinik Hukum Adat (Dikoordinatori oleh Dr. Sulaiman, S.H., M.H)
  9. Klinik Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (dikoordinatori oleh Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., SU)
  10. Klinik Hukum Internasional (Dikoordinatori oleh Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum)

Menurut Kurniawan S, tujuan diselenggarakannya kegiatan “Seminar Nasional Virtual” ini adalah sebagai manifestasi peran dan tanggung jawab Universitas Syiah Kuala melalui “Laboratorium dan Klinis Hukum” dan “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)” Fakultas Hukum sebagai “Jantung Hati Rakyat Aceh” untuk turut serta ambil bagian dalam membantu masyarakat serta Pemerintah dan pemerintah daerah di Wilayah Aceh dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan manifestasi nyata salah satu “Dharma” dari “Three Dharma Perguruan Tinggi” yaitu ” Dharma berupa Pengabdian kepada Masyarakat” di samping “Dharma berupa Penelitian”, dan “Dharma berupa Pendidikan/Pengajaran”.

Kegiatan Seminar Nasional Virtual ini mengundang 9 Narasumber penting yaitu :

1). H. Muhammad Nasir Jamil, S.Ag., M.Si (Anggota Komisi III DPR RI)

2). Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D

(Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

3). Zulkifli, S.H., M.H
(Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Aceh ) dalam hal ini diwakili oleh Bapak Herdaus, S.H., M.H (Kepala Divisi Keimigrasian)

4). Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala – Aceh)

5). Dwita Aryani, S.IP., MIA (Utusan UNHCR Represntative for Indonesia – Jakarta)

6). Sudaidi Yahya (Walikota Lhokseumawe) (tidak hadir)

7). Muhammad Thaib (Bupati Aceh Utara) dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah (Sekda).

8). Fery Amsari, S.H., LL.M
(Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) – Padang)

9). Ni’mah Kurniasari, S.H (Direktur Pos Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Aceh Tengah dan Bener Meriah)

Kegiatan Seminar Nasional Virtual tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting yaitu :

1). Para narasumber beserta seluruh peserta “Seminar Nasional Virtual” memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Aceh khususnya yang berada di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe atas kepudulian dan solodaritas sosialnya yang tinggi dalam membantu pengungsi Etnis Rohingya yang berada dalam kondisi terkatung katung di tengah laut.

2). Mengapresiasi terhadap sikap Pemerintah melalui kementerian terkait via lembaga vertikel di Aceh, Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe serta masyarakat Aceh Utara dan masyarakat Lhokseumawe yang sudah berusaha maksimal untuk memberikan bantuan dasar berupa tempat penampungan serta makanan kepada para pengungsi Rohingya.

3). Perlu dilakukannya suatu FGD yang didesign secara khusus antar pemangku kepentingan di Pemprov dan kab/kota dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan di luar pemerintah dalam rangka memantau perkembangan kondisi para pengungsi Etnis Rohingya yang berada di saat ini berada di Aceh Utara dan Lhokseunawe.

4).Perlunya kooordinasi berkelanjutan dan masif lintas pemangku kepentingan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh serta Pemerintah kabupaten Aceh Utara juga Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta Civil Society Organisation (CSO) baik lokal

maupun CSO Internasional termasuk UNHCR dalam mempersiapkan instrumen, pendekatan serta strategi misi kemanusiaan yang tepat dan efektif, membantu pengungsi Rohingya yang sedang berada di Aceh termasuk dalam menghadapi kemungkinan adanya gelombang pengungsi lainnya di masa mendatang.

5). Mengajak seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta CSO dan masyarakat secara personal dapat melakukan kampanye pendanaan (donation campaign) secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan misi khusus kemanusian terhadap para saudara – saudara kita dari Etnis Rohingya yang sedang berada di Aceh saat ini.

6). Mendorong solidaritas semua pihak agar bekerja sama dengan Pemerintah Aceh Utara dan Lhokseumawe dalam membantu kita pengungsii Etnis Rohingya

7). Mendorong petugas Rumah Detensi Imigrasi yang berada di Aceh agar dapat pengawasan keimigrasian para pengungsi.

8). Mendorong para Pemerintah melalui kementerian terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia melalui uji kerja yang menangani urusan mendorong pemerintah agar dapat memberikan perhatian khusus pada pengungsi yang sakit, hamil, penyandang disabitlitas, anak – anak dan lanjut usia.

9.) Mendorong pemerintah untuk mengkaji perlu tidaknya Indonesia mengratifikasi konfensi 1951.

10).Perlu dioftimalisasi Pelperes nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.()