SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

0
320

oleh. Nazaruddin, SH

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sementara Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Surat Keputusan TUN bersifat konkret maksudnya adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai Pemberhentian Seseorang Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pembebasan lahan untuk bendungan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Kemudian bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara.

Surat keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berwenang, misalnya surat keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian seseorang dan sebagainya. Yang pada intinya keputusan tersebut harus bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam konteks perkara pada Pengadilan TUN, yang menjadi objeknya adalah suatu Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Sehingga dalam perkara TUN, Badan atau Pejabat TUN akan selalu menjadi pihak Tergugat, sementara orang atau badan hukum perdata akan selalu menjadi Penggugat.

PUTUSAN PENGADILAN TUN

Bila gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN yaitu:

a. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; atau

b. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau

c. Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU PTUN.

Kemudian terkait pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pasal 116 UU 51/2009 menyatakan:

(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 tersebut, putusan Pengadilan TUN tetap memiliki kekuatan eksekusi, bahkan tanpa harus dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat (badan atau pejabat TUN). Apabila sudah lewat 60 hari Tergugat tidak mencabut surat keputusan yang dikeluarkannya sebagaimana perintah putusan pengadilan, maka Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN tersebut otomatis tidak berlaku lagi.[ Togar Julio parhusib, SH, mitra LBH mawar seron ]

JIKA ISI PUTUSAN PENGADILAN TUN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT

Berdasarkan aturan di atas, tidak perlu mengajukan gugatan TUN lagi sebab sudah jelas ada konsekuensi apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN secara sukarela. Bahkan tergugat bisa juga mendapatkan sanksi-sanksi lain akibat tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN yaitu:

  1. Pejabat TUN yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif;
  2. Pejabat TUN apabila tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN tersebut mendapatkan sanksi sosial yakni dimuat dalam media massa cetak setempat oleh panitera;
  3. Pejabat TUN bila juga tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN, maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan memerintahkan Pejabat TUN tersebut untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN dan kepada lembaga perwakilan rakyat ( DPR RI, DPRA dan DPRK ) sesuai dengan tingkatan pejabat TUN yang disengketakan untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Namun demikian meskipun adanya beberapa upaya paksa untuk dilaksanakannya putusan pengadilan TUN. Namun penulis melihat masih ada sisi sisi lemahnya dalam beberapa hal yang meliputi.

  1. Tidak adanya ketentuan/ aturan yang tegas tentang sanksi administrasi maupun besaran denda beserta konsekwensi hukum bagi pejabat TUN yang tidak mematuhi putusan TUN sehingga sulitnya dilakukan eksekusi.
  2. Selama sengketa TUN berproses kadangkala telah melahirkan suatu ketetapan baru di lapangan misalnya. Seorang pejabat yang dibatalkan pelantikannya atau di copot dari jabatannnya bukan dengan dasar dan alasan hukum yang jelas, Lalu oleh pejabat TUN menunjuk plt sementara sambil menunggu proses pemilihan yang definitif.
  3. Pejabat yang batal dilantik dan atau yang dicopot dari jabatannya melakukan gugatan ke PTUN. sementara dilapangan sudah ada plt sementara bahkan sebelum putusan pengadilan inkracht bisa juga sudah ada pejabat yang definitif.

Kondisi ini tentunya akan melahirkan suatu permasalahan baru yang belum digugat bahkan tidak masuk dalam gugatan maupun isi dari keputusan TUN. Yang berdampak pada sulitnya melakukan eksekusi berupa pengembalian jabatan seseorang pada posisi semula.

Menyikapi persoalan seperti ini, maka langkah konkritnya adalah akan lebih baik penggugat melakukan upaya hukum dari awal dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga yang diputus oleh pengadilan negeri bilamana syaratnya terpenuhi dan gugatan dikabulkan lebih terarah kepada besarnya ganti kerugian baik secara materil maupun kerugian immateril dengan meminta adanya sita jaminan milik tergugat.

Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dan tentunya ini tidak lagi mengarah pada proses pengembalian jabatan pada posisi semula.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM
( Onrechtmatigedaad ).

Perbuatan melawan hukum dalam perdata diatur dalam pasal 1365 kuhperdata atau Burgerlijk Wetboek
( BW ). berbunyi :

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian.

Untuk melihat apakah suatu Perbutan yang dilakukan oleh seseorang memenuhi syarat melawan hukum, menurut Rosa Agustina dalam bukunya perbuatan melawan hukum ( terbitan pasca sarjana FH UI, 2003 halaman 117) setidaknya perlu diperhatikan 4 syarat sebagai berikut.

1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

  1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  2. Bertentangan dengan kesusilaan
  3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sementara ketua kamarTUN MA Supandi digedung MA dalam pernyataannya mengatakan. ” kalau ada pejabat diputus pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan, maka pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melawan hukum. Bisa digugat rakyat” ( Media Indonesia, Jakarta jum’at 5/4/2019 ).

Perbuatan melawan hukum
Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

  • Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-hatian atau kealpaan.

Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kekurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

  • Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.

  • Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Baik sebab akibat yang faktual ( sine qua non ) maupun hubungan sebab akibat yang kira kira ( proximane cuase ). Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dapat disimpulkan, penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak. Akan tetapi, penyelesaian permasalahan secara musyawarah lebih baik daripada pengajuan perkara ke pengadilan. Hal ini dikarenakan pengajuan ke pengadilan akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

PENUTUP

Dengan demikian bilamana penggugat merasa telah melakukan upaya sebagai mana disampaikan pada Point 1 berupa upaya paksa dengan sanksi administrasi, Point 2 sanksi sosial dengan memuat beberapa media, dan Point 3 dengan melaporkan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat Tun agar patuh pada hukum .

Dalam hal penggugat belum memperoleh keadilan dalam putusan TUN yang tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN dan merasa dirugikan penggugat dapat menempuh salah satu upaya hukum lain yaitu dengan mengajukan gugatan Perbuatan hukum ke PN dalam bentuk tuntutan ganti kerugian.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 . Kitap undang undang Hukum Perdata( BW ).

Penulis. Advokat di Aceh Utara