Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh, menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, Jumat malam (26/09/2025). di Gedung serbaguna DPR Aceh. Foto: Hms Aceh
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh, menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, Jumat malam (26/09/2025).
Perubahan APBA 2025 Menampung Kebutuhan Prioritas
Perubahan APBA 2025 disesuaikan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta kebutuhan lainnya seperti:
- Pemberian Bonus: Atlet dan pelatih PON, Peparnas, serta MTQ
- Pemenuhan Gaji dan Tunjangan: CPNS dan PPPK formasi 2025
Kebijakan Belanja Diselaraskan dengan Isu Pembangunan Strategis
Kebijakan belanja APBA 2025 juga diarahkan untuk:
- Penurunan Kemiskinan: Percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan Kualitas SDM: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Pengendalian Inflasi: Mengendalikan inflasi dan penurunan stunting
- Hilirisasi Sektor: Pertanian, perikanan, dan perkebunan
Rincian Perubahan Struktur Anggaran
Berikut rincian perubahan struktur anggaran APBA 2025 :
- Pendapatan: Rp10,64 triliun, berkurang Rp151,44 miliar dibandingkan APBA murni
- Belanja: Rp11,11 triliun, meningkat Rp110,94 miliar dibandingkan APBA murni
- Pembiayaan Neto: Rp472,26 miliar, meningkat Rp262,38 miliar dibandingkan APBA murni
Harapan Gubernur Aceh
Gubernur Aceh berharap pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBA 2025 dapat berjalan lancar dan segera disetujui bersama untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna memperoleh evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Semoga kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh,” pungkasnya. []
