Acehinspirasi.com – Banda Aceh – Polemik pangesahan paripurna dinilai masih menimbulkan pro kontra, bahkan penolakan keras dari koalisi non KAB yang kukuh tidak terima hasil paripurna yang telah diputuskan sepihak oleh ketua DPRA, cenderung dianggap otoriter dan tidak mau kompromis. Koalisi partai non KAB yang meliputi fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PKB-PDA akhirnya berkesimpulan bahwa hasil paripurna pengesahan AKD kemaren cacat prosedural dan inkonstistusional, ungkap Muchti selaku sekjen DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP). Didasarkan atas konflik ini, kita minta pimpinan DPRA segera duduk kembali untuk menemukan solusi atas kekisruhan ini sehingga trus berlarut yang akhirnya berefek merugikan kepentingan rakyat.
Penekanan lain, DPP SIGAP juga meminta kepada pimpinan DPRA dari masing-masing koalisi partai yang berseberang agar tidak gegabah dulu dalam mencairkan dana SPPD karena diduga masih bermasalah sehingga tidak berefek merugikan keuangan negara. Karenanya kita ingatkan supaya ketua DPRA-pun lebih berhati-hati dan jangan ugal-ugalan untuk mencairan SPPD bagi anggota dewan dari koalisi partainya. Sebab, Jika nantinya mendagri menganulir keputusan rapat paripurna pengesahan penyusunan AKD, tentu potensial delik pidana telah terjadi dan patut dilaporkan kepenegak hukum untuk segera diproses hukum.
Ditambahkan Muchti, sebagai Sekjen DPP SIGAP diri lembaganya akan terus memantau setiap prilaku koruptif wakil rakyat yang merampok uang rakyat walau satu rupiahpun akan kita laporkan, ancam Muchti. Kita menduga ada masukan informasi yang akhir-akhir ini berkembang dan disinyalir ketua DPRA diduga telah melakukan banyak pencairan dana SPPD untuk internal KAB. Bahkan diperkirakan anggaran SPPD untuk setahun bakal habis sampai bulan april kerena pencairan dilakukan secara ugal-ugaan dan tidak sesuai prosedur. Jika ini ternyata benar, maka kita meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk segera turun tangan menindak lanjuti.
