Saminan juga menjelaskan, Disdik Banda Aceh melakukan polling untuk guru, siswa, dan wali murud. “Iya kami juga mengadakan sistem polling untuk sekolah, jadi salam polling teesebut 49% meninta agar sekolah dilanjutkan secara tatap muka namun tetap dengan protokol kesehatan, selanjutnya 35% tidak setuju, dan sisanya 16% tidak tau” tambah Saminan.
Selanjutnya, Kadis Pendidikan Banda Aceh tersebut juga berharap agar pelajaran Bahasa Aceh dapat masuk kembali dalam kurikulum dan terdata di dapodik. Sehingga, bahasa ibu tersebut tidak tenggelam oleh masa.
Ketua Asosiasi Manajemen Pendidikan Islam se-Indonesia Dr. Sri Rahmi mengungkapkan bahwa saat ini yang dijalankan oleh dunia pendidikan pada unumnya adalah protokol kesehatan, bukan protokol pendidikan.
“Belajar dari rumah itu protokol kesehatan, protokol pendidikannya mana?” Tanya Sri Rahmi.
Rahmi juga berharap adanya indikator untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan SPP, ini supaya ada kejelasan.
“Untuk PPDB dan pembayaran SPP harus ada kejelasan, agar tidak ada yang dirugikan. Karena kita tahu, banyak wali murid juga sedang dalam keadaan krisis ekononi. Namun disisi lain, sekolah swasta pendapatannya adalah dari SPP” harap Rahmi.
“Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi bahan masukan untuk kami di Komisi VI DPRA, ini sangat bagus karena kita sedang menyusun grand desain untuk menuju ke pendidikan new normal” kata Irawan yang nerupakan politisi dari Partai PKS tersebut.
Sementara itu, pihak Ombudsman berharap, layanan pendidikan di Aceh harus ditingkatkan dan harus berjalan dengan tetap memperhatikan situasi dan keadaan.
