“Saat ini ada 3 distributor pupuk subsidi dan 53 unit kios pengecer pupuk subsidi yang mengantongi izin” papar Muzakikir sambil menunjukkan beberapa dokumen kepada Tim Ombudsman.
Muzakkir juga mengakui, bisa jadi ada permainan ditingkat kios pengecer untuk pupuk subsidi, tapi hal itu sangat kecil. Karena pada dasarnya pupuk subsidi tersebut memang tidak mencukupi quota permintaan. Dan Tim Pengawas dari Kabupaten juga bekerja ekstra untuk mengawasi peredaran pupuk tersebut.
Hal yang sama juga diakui oleh Syukri, Kepala Dinas Perkebunan dan Pangan Pidie Jaya. Syukri mengatakan kepada Tim Ombudsman bahwa luas areal perkebunan mencapai 13.000 ha, kebutuhan pupuk urea sangat tinggi, namun petani kesulitan mendapatkannya. Hal tersebut juga terjadi karena yang masuk dalam usulan e-RDKK hanya dari kelompok tani sawah, sedangkan dari kelompok tani kebun tidak masuk. Sehingga jatah untuk petani sawah juga digunakan oleh petani kebun dan tambak.
“Kebutuhan pupuk subsidi saat ini yang masuk dalam e-RDKK untuk petani sawah, sedangkan petani kebun tidak membuat sistem tersebut. Sehingga pupuk yang ada di kios-kios pengecer kekurangan” kata Syukri.
Salah satu kios pengecer di Kecamatan Ulim Pidie Jaya, saat dijumpai Tim Ombudsman juga mengakui bahwa saat ini pasokan pupuk subsidi tidak mencukupi dari quota permintaan kelompok tani, sehingga menjadi keluhan petani saat musim tanam padi.
Kelompok Tani Makmu Beurata, yang dijumpai oleh Tim Ombudsman juga mengeluhkan hal yang sama. Yaitu kekurangan pupuk subsidi saat ini.
