Iswanto mengatakan, kolaborasi Aceh Besar-Hanoi merupakan langkah tepat, sekaligus strategis untuk memperkuat pasokan dan ekspor. Karena itu, kata dia, kedua otoritas harus memiliki visi yang sama yaitu saling menguatkan pangan berkelanjutan.
“Kami bertekad untuk visi baru kerjasama sektor pertanian yang dapat berubah dengan sangat cepat, sehingga keduanya harus saling melengkapi, saling mendukung, dan memperkuat kerjasama pertanian Aceh Besar-Hanoi,” katanya.
Sementara itu Kadistan Aceh Besar Jakfar SP, M.Si mengatakan untuk saat ini kendala bagi petani di Aceh Besar hanya pada pupuk. “Untuk tanam gadu atau rendeng di Aceh Besar, para petani tidak bisa menanam secara serentak, karena curah hujan dan debit air di tiap kecamatan itu berbeda,” tuturnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Husni, SP, mengatakan Kabupaten Aceh Besar bersifat terbuka dengan semua investor, baik investor lokal maupun investor luar.
“Jika kerjasama ini terjalin, maka mengenai izinnya akan kita bantu, apalagi Aceh Besar banyak potensinya, baik di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan,” ucapnya.
Selain menjadi penyangga provinsi, Aceh Besar juga pemberi modal bagi provinsi, baik dari segi pangan, wilayah dan lain sebagainya,” tambah Agus.
Sementara itu Kepala KBRI Hanoi H.E. Denny Abdi mengatakan, pihaknya hanya sebagai fasilitator. Walaupun hanya sebagai fasilitator dirinya akan berusaha semaksimal mungkin agar hubungan kerjasama antara Aceh Besar-Hanoi bisa segera terjalin.
