Ditegaskannya, Pemerintah tidak sedang mengatur konten pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas.”
Presiden mengingatkan implementasi Perpres ini harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi selama masa transisi. Baik itu berupa respons dari platform digital, masyarakat, hingga pengguna layanan.
“Terhadap perusahaan pers yang saya tahu sedang menghadapi masa-masa sulit di tengah platform digital ini. Pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah terus mencari solusi dan kebijakan afirmatif untuk perusahaan pers di dalam negeri,” ujarnya.
Presiden Jokowi meminta Menkominfo agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Presiden juga merespons adanya kekhawatiran dari konten kreator dengan adanya perpres ini.
“Saya sampaikan bahwa Perpres ini tidak berlaku dengan kreator konten. Silakan lanjutkan kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital,” ucapnya.
Kalangan wartawan menilai, apa yang disampaikan Presiden Jokowi, baik mengenai pembangunan Graha Pers Pancasila maupun imformasi telah ditekennya Perpers Publisher Rights menjadi “kado” istimewa dari Kepala Negara pada peringatan HPN 2024.
Turut mendampingi Presiden pada puncak HPN 2024 tersebut Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Wamenkominfo Nezar Patria, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua MPR RI, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan sejumlah pejabat lainnya.[]
