Selain itu, Gubernur juga berpesan agar kerjasama investasi yang telah dibina, agar dilanjutkan sehingga membuahkan hasil. Gubernur menegaskan, koneksitas Andaman, kerjasama dengan Pemerintah India, juga perlu jalankan dengan serius, serta tidak melupakan penjajakan investasi dengan berbagai negara lainnya.
“Manajemen baru harus mampu menuntaskan berbagai regulasi yang diperlukan untuk pengembangan Kawasan. NSPK perizinan dari kementerian terkait, Pergub SOTK yang mesti disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi terkini, juga peraturan-peraturan internal yang harus disusun, supaya BPKS menjadi lembaga yang sehat dan dijalankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik,” kata Gubernur berpesan.
Semwntara itu, untuk pengembangan kawasan, Gubernur mengingatkan perlunya perencanaan dan penganggaran yang proporsional untuk Kawasan, serta harus adil antara Pulo Aceh dan Sabang.
“BPKS perlu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, khususnya Dewan Kawasan Sabang dan pemerintah, dengan mitra di DPR RI, komisi VI, serta wajib mempedomani dan menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK RI dan BPKP RI. Sejalan dengan itu, Humas BPKS perlu diperkuat, agar masyarakat dan media mendapatkan informasi yang baik sehingga semua pihak mendukung pengembangan Kawasan Sabang,” kata Gubernur
Kepada jajaran BPKS Gubernur juga mengingatkan bahwa Dewan Pengawas merupakan perpanjangan tangan dari DKS yang seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat-rapat dengan manajemen harus diperhatikan.
