Azwardi meminta Bappeda Aceh betul-betul memastikan narasi pemajuan kebudayaan Aceh masuk ke dalam dan menjadi bagian dari kebijakan dan program strategis pembangunan Aceh. Bappeda juga diminta agar dapat mengkoordinasi dan memfasilitasi dari sisi perencanaan dan pengembangan progam pemajuan kebudayaan Aceh ke depan, dengan melibatkan semua SKPA yang terlibat dalam konsorsium pemajuan kebudayaan Aceh.
Menurutnya, IPK Aceh saat ini berada di peringkat 22 dan masih tujuh level di bawah peringkat dan rata-rata nasional. Aceh yang pernah menyandang status daerah istimewa dan kini otonomi khusus, capaian itu tentu masih jauh dari kata menggembirakan.
“Perlu saya garis-bawahi, bahwa pembangunan dan pemajuan kebudayaan itu ruang lingkupnya cukup luas, sehingga bukan hanya menjadi tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saja, tapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab dinas-dinas terkait lainnya yang program-programnya berarsiran dengan isu-isu kebudayaan,” jelas Azwardi.
“Oleh karena itu, harus menjadi perhatian kita bersama untuk memperkuat langkah-langkah kolaborasi agar angka dan rangking IPK Aceh ini dapat terus naik berada dalam kelompok peringkat terbaik nasional. Itu harus menjadi target kita ke depan,” lanjut Azwardi.
Azwardi menyebutkan, pihaknya akan menyampaikan keberadaan konsorsium pemajuan kebudayaan Aceh ke gubernur agar mendapatkan perhatian, arahan dan dukungan.
“Karena ini sudah menjadi agenda wajib daerah, tentu dibutuhkan sebuah dasar hukum yang lebih kuat, mungkin nanti akan kita dorong dalam bentuk Instruksi Gubernur tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh, dan pembentukan Gugus Tugas Pemajuan Kebudayaan Aceh yang nantinya juga akan di SK-kan oleh Bapak Gubernur, agar konsolidasi langkah dan upaya kita memajukan kebudayaan Aceh ke depan bisa berlangsung lebih fokus, terarah, dan terukur. Insyaallah,” jelasnya.
