Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal.
Ia meminta agar pangkalan gas elpiji 3 kg dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengakhiri polemik distribusi gas elpiji subsidi yang kerap merugikan masyarakat.
Pihaknya berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti usulan ini demi menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat terkait harga dan distribusi gas elpiji subsidi.
“Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas atau harus membeli dengan harga yang tidak masuk akal. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkas Bahrul.***
