Penghargaan lain diberikan untuk implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kepada tiga kabupaten/kota terbaik yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Besar, dan Kota Langsa.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA), Dr. Edi Yandra, mengatakan bahwa DPKA memiliki dua peran pengelolaan yaitu perpustakaan dan kearsipan.
Sebagai lembaga kearsipan, DPKA telah melakukan penilaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis sesuai pedoman yang berlaku.
Penilaian ini melibatkan sembilan indikator, termasuk ketersediaan arsiparis, ruang penyimpanan atau record center, sarana dan prasarana kearsipan, serta prosedur pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.
“Tahun 2024 ini, ada sembilan SKPA yang memenuhi kriteria dan akan menerima penghargaan sebagai SKPA terbaik dalam pengelolaan arsip,” ujar Dr. Edi Yandra.
Di sisi perpustakaan, Edi menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, dinas ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perpustakaan daerah.
“Perpustakaan di sini berperan sebagai pusat informasi dan literasi untuk masyarakat Aceh,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi, Bunda Literasi yang saat ini dijalankan oleh Ibu Pj. Gubernur Aceh memiliki peran sentral.
“Peran Bunda Literasi sangat penting dalam mendorong masyarakat Aceh agar semakin gemar membaca,” ujar dia.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, kata Edi Yandra, juga aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi, di antaranya kampanye membaca, storytelling, pemilihan Raja dan Ratu Baca Aceh, lomba bertutur, serta program inklusi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan koleksi perpustakaan.
