Akibat dari kebijakan ini, beberapa bank besar yang sebelumnya hadir di Aceh, seperti BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, hingga Panin, diusir begitu saja. Bahkan bank-bank syariah lain yang lebih dulu eksis di Aceh, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, juga dipaksa tutup dan digabungkan ke dalam BSI.
“Ini kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Bank-bank syariah yang sudah ada justru ditutup dan digantikan dengan satu bank tunggal. Dampaknya, ekonomi Aceh semakin terpuruk. Ketika ekonomi terhambat, rakyat jatuh miskin, kriminalitas meningkat, anak-anak Aceh jadi korban eksploitasi, dan banyak yang terjerumus ke dalam praktik-praktik ilegal hanya demi bertahan hidup. Lalu siapa yang mau bertanggung jawab?” tandasnya.
Menurutnya, ekonomi Aceh yang dulu berkembang dengan kehadiran banyak bank kini mengalami kemunduran signifikan. Banyak sektor usaha terdampak, dari toko-toko yang dulu disewakan untuk kantor cabang bank hingga usaha kecil seperti warkop dan UMKM yang menggantungkan diri pada aktivitas ekonomi di sekitar bank.
“Dulu, ketika banyak bank hadir di Aceh, ekonomi bergerak dinamis. Banyak toko disewa untuk kantor cabang, UMKM tumbuh di sekitarnya. Sekarang? Semua itu hilang. Kita kehilangan daya saing, dan Aceh semakin terperosok ke dalam kemiskinan,” pintanya.
SAPA meminta pemerintah Aceh untuk meninjau ulang kebijakan monopoli perbankan ini dan memastikan bahwa perbankan di Aceh benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya segelintir pihak. ***
