Presiden meminta agar pemerintah daerah mempermudah proses administrasi bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Aceh.
Selain itu, Fadhlullah juga mengimbau seluruh perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor cabang di provinsi ini.
Ia menyoroti pentingnya peran perusahaan dalam memperkuat perekonomian lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.
“Aceh memiliki sumber daya yang cukup besar, namun mengapa kita masih berada di posisi provinsi termiskin pertama di Sumatera dan peringkat keempat di Indonesia? Ini menunjukkan adanya masalah yang harus kita benahi bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi Aceh, Fadhlullah menekankan perlunya pembangunan infrastruktur vital, terutama dalam sektor logistik.
Salah satu contoh yang ia sampaikan adalah transportasi minyak sawit mentah (CPO), yang hingga kini masih diangkut menggunakan jalur darat. Hal ini menyebabkan kemacetan di jalan lintas, menghambat mobilitas masyarakat dan pelaku usaha lainnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Fadhlullah menyatakan bahwa Aceh membutuhkan tambahan dua pelabuhan angkutan barang, masing-masing di wilayah barat selatan dan timur Aceh.
Usulan ini, kata Fadhlullah, telah disampaikan langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden, menurutnya, menyambut baik rencana tersebut dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh.
Menutup pertemuan, Fadhlullah mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun Aceh.
