Masih dari Farhani, meningkatnya pengangguran dan ketidakpastian ekonomi menjadi masalah yang sangat mengerikan dalam perjalanan bangsa dan terkesan negara tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
“Keputusan PHK secara masif akan meningkatkan angka pengangguran di kalangan tenaga pendamping desa. Banyak dari mereka yang telah mengabdikan diri bertahun-tahun dalam mendampingi desa kini harus mencari pekerjaan baru tanpa ada kejelasan mengenai masa depan mereka.
Tenaga pendamping desa memiliki jaringan yang luas dengan pemerintah desa dan masyarakat,”ulas aktivis Aceh tahun 1998 ini.
Jika mereka diberhentikan secara mendadak tanpa alternatif yang jelas, ungkap Farhani, bisa muncul ketidakpuasan yang berujung pada protes, ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, atau bahkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa.
“Dana Desa merupakan anggaran besar yang harus dikelola dengan transparan dan akuntabel.
Tanpa pendamping yang memiliki pemahaman tentang regulasi dan mekanisme pengelolaan anggaran desa, ada risiko meningkatnya penyimpangan atau ketidakefisienan dalam penggunaannya,”tuturnya.
Jika pemerintah memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga pendamping desa, lanjutnya, seharusnya ada langkah-langkah mitigasi untuk menghindari konflik, seperti Evaluasi dan Penyesuaian Bertahap, jangan lakukan PHK secara mendadak, tetapi lakukan evaluasi berbasis kinerja dan kebutuhan riil pada setiap individu pendamping desa.
“Jika memang jumlah tenaga pendamping desa perlu dikurangi, sebaiknya mereka diberikan peluang untuk beralih ke program lain, misalnya di BUMDesa atau sektor pembangunan desa lainnya.
