Nasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi, serta membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, DPR Aceh, Forkopimda Aceh, akademisi, hingga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.
Forum ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif yang akan memperkaya perencanaan pembangunan Aceh tahun 2026. []
