“Pembangunan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal memastikan Aceh bisa berdiri kokoh di peta industri Indonesia. Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, pengelolaan Blok Andaman, serta proyek bendungan di Tamiang untuk ekspor air ke Penang, semua ini harus segera diwujudkan,” tambahnya.
Tak ketinggalan, Forbina juga mengusulkan sejumlah program sosial dan keagamaan, seperti aturan penutupan toko saat azan, penguatan shalat berjamaah, serta program mengaji untuk anak sekolah.
Yang tidak kalah pentingnya program prioritas terkait evaluasi izin perkebunan kelapa sawit di Aceh.
Semangat evaluasi izin untuk perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit secara menyeluruh, serta sebagai solusi jangka panjang penyelesaian konflik agraria di Aceh.
Agenda ini juga bagian dari komitmen politik Mualem di daerah barat selatan Aceh ketika pelantikan sejumlah Bupati/Walikota. Dengan masuknya dalam RPJMA maka akan memiliki kepastian hukum ketika kebijakan tersebut dijalankan.
“Muhammad Nur berharap agar pemerintah Aceh memprioritaskan dan merealisasikan visi-misi pasangan Mualem–Dek Fad, sehingga Aceh dapat berkembang lebih maju dan sejahtera.
Jika kita ingin Aceh benar-benar bangkit, RPJMA tidak boleh sekadar formalitas. Harus ada keberpihakan yang nyata kepada rakyat.
Dan itu dimulai dengan mendengarkan suara rakyat yang telah memilih Mualem dan Dek Fad,” tutup Muhammad Nur, menegaskan pentingnya keberpihakan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. []
