Ia juga berharap agar dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada tahap pembentukan, tetapi juga meliputi pendampingan regulasi, pelatihan, akses permodalan, serta penguatan kelembagaan koperasi di desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, dalam paparannya mengungkapkan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan agenda strategis nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia pada akhir Juni dan peluncurannya akan dilakukan Presiden pada 12 Juli mendatang.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Ia bisa menjadi badan usaha yang punya bank, pabrik, bahkan mengelola kebun sawit atau eks sumur minyak.
Pemerintah menyiapkan model bisnis koperasi yang kuat, lengkap dengan kantor, toko sembako, simpan pinjam, klinik, gudang, truk distribusi, hingga menjadi agen LPG (bersubsidi), pupuk, dan gabah,” jelas Ferry.
Ia juga menyoroti tingginya rantai distribusi yang merugikan petani dan konsumen. Koperasi desa diharapkan bisa menjadi solusi konkret dalam memperpendek rantai distribusi, meningkatkan margin petani, dan menjaga stabilitas harga.
Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada program ini sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi.
Ia meminta seluruh kepala daerah dan camat memfasilitasi proses Musdesus serta pengesahan badan hukum koperasi.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi tadi kami lihat langsung, gerakan sudah mulai cepat. Targetnya, akhir Mei seluruh gampong sudah melaksanakan Musdesus dan akhir Juni koperasi telah tercatat di Kemenkum,” ujar Bima.
