Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam ruang lingkup kerja sama tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin koordinasi dalam berbagai bentuk kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi masing-masing institusi.
Hal ini mencakup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersama, pertukaran informasi strategis, pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, serta dukungan Kodam IM terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan dalam berbagai aspek.
Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan bersama sarana dan prasarana secara terpadu, penyediaan dukungan teknis dalam penanganan perkara koneksitas antara sipil dan militer, serta bentuk kolaborasi lainnya dalam upaya penguatan hukum nasional.
Kodam IM dan Kejati Aceh sepakat bahwa pelaksanaan PKS ini harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas, demi mendukung tata kelola hukum yang lebih berkeadilan dan terpercaya.
Dalam kesempatan itu, Pangdam Iskandar Muda menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan ini akan menjadi fondasi kuat dalam membangun kepercayaan dan pemahaman yang saling menguatkan antar institusi.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara TNI dan Kejaksaan sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang.
Pangdam IM juga menegaskan bahwa Kodam Iskandar Muda selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan seluruh elemen penegak hukum dan komponen masyarakat lainnya, dalam rangka mendukung penegakan supremasi hukum yang bermartabat dan berpihak pada kepentingan rakyat.
