Menurutnya, banyak pedagang yang sebelumnya menempati bahu jalan utama pasar, menyebabkan arus lalu lintas terganggu dan menumpuknya sampah di area publik. Karena itu, pihaknya mengambil langkah tegas namun tetap humanis agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih baik ke depan.
“Kita tidak ingin ada kesan pasar yang semrawut. Pemerintah hadir untuk membantu menata, bukan menutup rezeki masyarakat. Semua dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan dialog,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sulaimi menjelaskan bahwa penataan pasar ini juga sejalan dengan upaya Pemkab Aceh Besar dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik, termasuk kebersihan dan ketertiban lingkungan perdagangan.
Pemerintah daerah menilai kebersihan pasar merupakan wajah dari perekonomian daerah dan mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
“Pasar yang kotor dan tidak tertib bukan hanya mengurangi kenyamanan, tapi juga berdampak pada kesehatan dan keindahan kota. Karena itu, kami mengajak seluruh pedagang dan pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan mendukung kebijakan penataan ini,” ujarnya lagi.
Sulaimi juga menambahkan, penataan tersebut akan diikuti dengan peningkatan pengawasan dan pembersihan rutin oleh petugas pasar dan DLH.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar kegiatan penertiban tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi perubahan perilaku yang berkelanjutan.
“Setelah pemindahan ini, kita akan terus pantau dan evaluasi secara berkala. Pemerintah juga akan menyiapkan langkah-langkah lanjutan agar pedagang merasa nyaman di tempat baru dan tidak kembali ke pinggir jalan,” katanya.






