Friendy menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kapasitas manajerial, serta digitalisasi layanan publik desa sebagai strategi jangka panjang pembangunan ekonomi desa.
Penanggap kedua, Edi Fadhil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh, menyoroti lemahnya keberpihakan anggaran desa terhadap sektor pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, porsi belanja desa masih terlalu berat pada pembangunan fisik sehingga ruang bagi pengembangan ekonomi kreatif, unit usaha desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi sangat terbatas.
“Selama ini dana desa terlalu banyak habis untuk pembangunan fisik. Sementara program pemberdayaan yang memberi dampak ekonomi jangka panjang sangat kecil porsinya. Kalau desa ingin maju, keberpihakan anggaran pada sisi ekonomi harus diperkuat,” ujarnya.
Edi mencontohkan bahwa pemerintah memiliki sejumlah program besar yang seharusnya bisa dikelola atau dikuatkan melalui desa dan BUMDes, seperti program makan bergizi gratis atau MBG, koperasi merah putih, hingga jaringan pertashop yang semestinya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
“Ada banyak potensi besar, tetapi tidak dikelola desa. Program MBG, koperasi merah putih, bahkan pertashop, pada praktiknya banyak yang dikelola pihak lain. Seharusnya desa bisa mengambil peran karena itu menyangkut kemandirian ekonomi,” kata Edi Fadhil.
Edi Fadhil menegaskan pentingnya pendampingan lintas lembaga agar desa tidak hanya mengelola dana, tetapi mampu memetakan potensi, mengembangkan usaha desa, dan menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lebih besar.
