Menurut Dawi, pelatihan tersebut dapat dilaksanakan di Aceh Singkil tanpa harus memobilisasi peserta ke Pulau Banyak, yang justru menambah biaya transportasi dan akomodasi.
“Bimtek ini terkesan dipaksakan dan boros. Ini semakin menguatkan dugaan adanya upaya memperkaya diri atau kelompok tertentu dengan dalih kegiatan pelatihan,” ujarnya.
Dawi mengingatkan bahwa kegiatan pemerintah harus berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti:
• Inpres 4/2020 tentang efisiensi dan prioritas penggunaan anggaran.
• UU 23/2014 dan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan penggunaan anggaran secara efisien, efektif, dan tidak boros.
• Permendagri 79/2012 serta Permendagri 77/2020, yang mengatur bahwa pelatihan harus berbasis kebutuhan riil daerah.
• UU Desa 6/2014, yang menekankan bahwa Dana Desa harus digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
• UU Tipikor, yang mengklasifikasikan pemborosan anggaran sebagai perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Di akhir pernyataannya, Abdul Dawi meminta Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil mengambil langkah tegas untuk melindungi keuangan daerah serta memastikan bahwa setiap program pelatihan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mendesak agar pemerintah menghentikan pola Bimtek yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak membawa perubahan. Uang negara harus digunakan seefisien mungkin, bukan untuk kegiatan seremonial berulang,” tutupnya. []






