Pemerintah Aceh juga mengharapkan seluruh dinas terkait di kabupaten dan kota agar proaktif menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri tersebut serta menjalin komunikasi intensif dengan perangkat gampong atau desa, demi memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat korban dan terdampak bencana.
Selain itu, koordinasi lintas sektor terus dilakukan dengan berbagai lembaga, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dokumen pertanahan, serta lembaga pendidikan dan instansi terkait untuk penanganan ijazah dan dokumen pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak korban bencana.
“Berbagai langkah strategis dan koordinasi terpadu terus kami lakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Penanganan bencana Aceh saat ini menjadi prioritas nasional. Mari kita terus bersatu demi Aceh yang lebih baik dan cepat bangkit,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. [[
