Ia juga menekankan perlunya percepatan penanganan sektor lain, termasuk sawah dan kebun warga.
Selain itu, Wagub meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang dijanjikan Presiden. Ia juga meminta agar iuran BPJS Kesehatan bagi 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan pembiayaannya ke APBN melalui skema PBI JK, mengingat Aceh tengah fokus pada penanganan bencana.
“Kami harap dengan kedatangan bapak-bapak dari MPR RI segala hal yang dibutuhkan Aceh bisa lebih cepat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut sejak pembentukan satgas rehab rekon pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai pulih, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meskipun begitu, data pemerintah pusat masih mencatat 74 ribu pengungsi di Aceh.
Menurut Tito, solusi utama adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh BPS.
“Data yang valid jadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari diperiksa,” katanya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembicaraan dirinya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh.
Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah untuk menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan warga terdampak.
