Selain itu, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan keuntungan tertentu atau kerugian keuangan negara, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga berpotensi diterapkan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, praktik semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi dan penyimpangan tata kelola keuangan daerah.
Mahmud menegaskan, waktu yang telah berlalu hampir dua tahun tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pencarian kebenaran. Justru karena perkara tersebut menyangkut institusi pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan tuntas.
Ia menilai Kejati Aceh perlu turun langsung untuk memastikan proses pengusutan berjalan independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari munculnya persepsi adanya pihak tertentu yang mendapat perlindungan hukum.
“Jangan sampai masyarakat menilai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil penyelidikannya kepada publik. Namun jika ditemukan indikasi tindak pidana, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya. []
