Oleh: Dr. Ir. TM Zulfikar, S.T., M.P., IPU., ASEAN Eng. (Akademisi dan Praktisi Lingkungan Aceh)
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Peraih Nobel Ekonomi membuktikan bahwa sumber daya alam hanya dapat dikelola secara berkelanjutan apabila negara memiliki institusi yang kuat, aturan yang ditegakkan secara konsisten, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Sebaliknya, ketika pengawasan melemah dan penegakan hukum tidak berjalan, sumber daya alam akan menjadi korban eksploitasi tanpa batas.
Jauh sebelumnya, ahli ekologi melalui teori The Tragedy of the Commons menjelaskan bahwa sumber daya bersama akan hancur apabila setiap orang mengejar keuntungan pribadi tanpa adanya kontrol yang efektif. Hutan, sungai, dan kawasan tambang adalah contoh nyata dari “commons” yang sangat rentan terhadap tragedi tersebut.
Apa yang sedang terjadi di Aceh hari ini seolah menjadi pembenaran atas teori itu.
Ketika tambang ilegal dibiarkan, bukan hanya emas yang diambil. Negara kehilangan penerimaan dari pajak, royalti, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Masyarakat kehilangan air bersih, petani kehilangan lahan produktif, nelayan kehilangan kualitas daerah aliran sungai, dan pemerintah harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk rehabilitasi lingkungan serta penanggulangan bencana.
Dengan kata lain, keuntungan dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan kerugian dibebankan kepada seluruh rakyat.
Inilah bentuk ketidakadilan ekologis yang paling nyata. Aceh sebenarnya memiliki modal yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Kawasan Ekosistem Leuser dan bentang alam Ulu Masen merupakan benteng terakhir keanekaragaman hayati dunia. Kawasan ini menjadi rumah bagi gajah Sumatra, harimau Sumatra, orangutan Sumatra, dan badak Sumatra. Nilai ekologisnya jauh melampaui nilai emas yang mungkin diambil dari perut bumi.
