“Aceh harus bergerak cepat menangkap arah kebijakan pusat. Kehadiran kami di sini, bersama Sekda dan kepala SKPA, adalah untuk memastikan bahwa setiap regulasi nasional yang lahir dari Rakergub ini bisa langsung kita eksekusi di Aceh tanpa menunda-nunda,” ujar Mualem.
Menurutnya, Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap berbagai arah kebijakan yang dipaparkan para menteri sebagai bekal dalam menyusun langkah pembangunan daerah ke depan.
Selain mengikuti agenda persidangan dan pembahasan penyempurnaan AD/ART APPSI, delegasi Aceh juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah sentra UMKM unggulan di Nusa Tenggara Barat pada Jumat (17/7/2026).
Hasil kunjungan tersebut akan dijadikan referensi untuk memperkuat pembinaan UMKM di Aceh agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.
“Tentu yang belum ada dan bagus nanti kita bawa ke Aceh, kita terapkan di Aceh agar produk-produk UMKM lokal kita tidak hanya bisa bermain di lokal, tetapi juga nasional dan internasional,” kata Mualem.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala SKPA agar memanfaatkan kunjungan lapangan tersebut sebagai studi banding yang menghasilkan rekomendasi konkret bagi pengembangan UMKM Aceh.
“Saya minta jajaran SKPA tidak hanya sekadar hadir, tetapi pelajari betul bagaimana NTB bisa membina dan mengemas produk UMKM mereka hingga memiliki nilai jual tinggi. Kita bawa pulang skema terbaiknya untuk kita terapkan langsung di Aceh,” pungkasnya. []
